Wonosobo, 25 September 2025 – Pemerintah Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, menggelar Pemaparan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tingkat Kecamatan di Pendopo Kecamatan Kepil, Kamis (25/9/2025). Kegiatan strategis ini menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan desa untuk tahun anggaran 2026, dengan pembahasan mendalam terkait prioritas penggunaan Dana Desa (DD) yang diarahkan pada penguatan ekonomi, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Acara yang dihadiri seluruh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Wonosobo, serta tokoh masyarakat ini berlangsung aktif dan partisipatif. Sejak pagi, Pendopo Kecamatan Kepil dipenuhi peserta yang antusias mengikuti rangkaian pemaparan, diskusi, dan tanya jawab.

Tema Pembangunan 2026: Integrasi Agrobisnis dan Pariwisata

Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 di Kecamatan Kepil mengusung tema “Integrasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Sebagai Landasan Menuju Wonosobo yang Sejahtera, Adil dan Makmur”. Tema ini menjadi dasar seluruh desa untuk menyusun program yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong potensi lokal berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Melalui tema ini, desa diharapkan mampu menciptakan program yang saling mendukung antara sektor pertanian produktif dan pariwisata desa, seperti pengembangan wisata berbasis alam, pengolahan hasil pertanian, serta promosi produk lokal. Integrasi tersebut diharapkan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya tarik Wonosobo sebagai destinasi wisata berkelanjutan.

Prioritas Utama Dana Desa 2026

Dalam sambutannya, Camat Kepil, Eko Premono, ST, MM, menegaskan bahwa Dana Desa 2026 akan diarahkan pada program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah desa perlu menyusun RKP secara cermat agar setiap rupiah Dana Desa memberi manfaat nyata. Fokus utama tetap pada pemenuhan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi lokal, ketahanan pangan, serta percepatan penurunan kemiskinan,” ujar Eko Premono.

Selain fokus pada ketahanan pangan, penguatan ekonomi lokal, dan layanan dasar, terdapat 17 program strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2026, yaitu:

1. Penanganan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan langsung, peningkatan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja.

2. Penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana dengan mitigasi risiko bencana, konservasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, termasuk posyandu, pelayanan ibu dan anak, serta gerakan hidup sehat.

4. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan energi lokal.

5. Dukungan implementasi koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana penguatan ekonomi berbasis gotong royong.

6. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa, guna memperluas lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

7. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa, seperti akses internet, sistem layanan digital, dan literasi teknologi.

8. Revitalisasi program pendidikan melalui Gerakan “Mayo Sekolah”, untuk mengurangi angka anak tidak sekolah (ATS).

9. Peningkatan Keluarga Berkualitas, melalui program keluarga sehat, gizi seimbang, dan ketahanan keluarga.

10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan, beasiswa, dan pengembangan keterampilan masyarakat.

11. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes Bersama, dan Lembaga Keuangan Desa (LKD) agar desa mampu mengelola potensi ekonomi secara mandiri.

12. Pengembangan Kawasan Perdesaan, mencakup kerja sama antar desa dalam pengelolaan sumber daya alam, produk unggulan, dan pariwisata.

13. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga.

14. Persiapan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) guna mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan.

15. Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 agar proses demokrasi di desa berjalan lancar dan aman.

16. Persiapan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai masa jabatan dan ketentuan peraturan perundangan.

17. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ekosistem desa, termasuk bagi perangkat desa, pekerja padat karya, dan pelaku ekonomi lokal.

Penentuan Sasaran Program Berbasis Data

Dalam menentukan sasaran program dan kegiatan RKP Desa Tahun 2026, pemerintah desa diminta mengutamakan rekomendasi berbasis data untuk memastikan program tepat sasaran. Beberapa pedoman yang disampaikan antara lain:

• Rekomendasi Indeks Desa 2025 dan SDGs Desa 2025 sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.

• Prioritas bagi kelompok masyarakat miskin yang termasuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1-5.

• Desa dengan keluarga yang menjadi lokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

• Desa dengan keluarga risiko stunting, termasuk calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta, balita, dan remaja putri.

• Anak Tidak Sekolah (ATS), masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan warga yang belum memiliki jamban sehat.

• Data Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Desa dan BPD, untuk mendukung proses demokrasi dan kesinambungan pemerintahan.

Pendanaan dan Tahapan Perencanaan

Perwakilan Dispermades Wonosobo menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Desa Tahun 2026 akan dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2025, sehingga seluruh desa perlu menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan musyawarah, pendataan, hingga penyusunan dokumen RKP.

Selain itu, pemerintah desa juga didorong untuk melaksanakan musyawarah secara transparan dan partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat agar program yang disusun benar-benar mencerminkan aspirasi warga dan potensi desa.

Langkah Selanjutnya

Acara pemaparan yang dipimpin langsung Camat Kepil, Eko Premono, ST, MM, ini ditutup dengan diskusi kelompok dan tanya jawab yang berlangsung hangat. Para kepala desa menyampaikan usulan sesuai kondisi dan potensi masing-masing desa, mulai dari pengembangan agrowisata, penguatan BUMDes, hingga pembangunan infrastruktur digital.

Dengan tema Integrasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata, serta 17 prioritas strategis yang telah ditetapkan, Dana Desa 2026 diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan desa yang inklusif. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi menuju Wonosobo yang Sejahtera, Adil, dan Makmur.